TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk melaksanakan kegiatan dan program pembangunan seuai dengan kebutuan yang mendasar dan skala prioritas daerah.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Inhil, Edi Gunawan, belum lama ini. Dikatakan Edi, pada umumnya perekonomian masyarakat di Negeri Seribu Parit ini sangat bergantung pada hasil perkebunan kelapa rakyat.
Oleh karena itu, banyak sekali persoalan perkebunan yang wajib menjadi perhatian serius oleh Pemkab Inhil, seperi harga kelapa, alih fungsi lahan, perkebunan kelapa yang sudah tidak berproduksi, serangan hama akibat replanting, intrusi air laut dan kebun yang rusak parah.
“Kondisi dan ketidakberdayaan petani ini harus menjadi perhatian dan dicari jalan keluarnya oleh Pemkab Inhil melalui dinas dna instansi terkait. Harus ada action nyata di lapangan, tidak hanya sebatas ucapan dan janji,” tutur Edi.
Apalagi, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, belanja APBD tahun 2015 ini mencapai 2,3 triliun, tapi dipersentasikan pada pos belanja langsung sebesar 1,2 triliun, yang mana belanja untuk penyelesaian persoalan perkebunan hanya sebesar lebih kurang 4 persen.
“Meskipun begitu, kami percaya bahwa Pemkab Inhil tetap berkomitmen dan serius dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut perkebunan kelapa di daerah ini, karena seperti diketahui sekitar 70 persen masyarakat Inhil menggantungkan hidupnya di hasil perkebunan kelapa ini,” imbuhnya.(adi)
Oleh karena itu, banyak sekali persoalan perkebunan yang wajib menjadi perhatian serius oleh Pemkab Inhil, seperi harga kelapa, alih fungsi lahan, perkebunan kelapa yang sudah tidak berproduksi, serangan hama akibat replanting, intrusi air laut dan kebun yang rusak parah.
“Kondisi dan ketidakberdayaan petani ini harus menjadi perhatian dan dicari jalan keluarnya oleh Pemkab Inhil melalui dinas dna instansi terkait. Harus ada action nyata di lapangan, tidak hanya sebatas ucapan dan janji,” tutur Edi.
Apalagi, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, belanja APBD tahun 2015 ini mencapai 2,3 triliun, tapi dipersentasikan pada pos belanja langsung sebesar 1,2 triliun, yang mana belanja untuk penyelesaian persoalan perkebunan hanya sebesar lebih kurang 4 persen.
“Meskipun begitu, kami percaya bahwa Pemkab Inhil tetap berkomitmen dan serius dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut perkebunan kelapa di daerah ini, karena seperti diketahui sekitar 70 persen masyarakat Inhil menggantungkan hidupnya di hasil perkebunan kelapa ini,” imbuhnya.(adi)
BERITA TERHANGAT
Argan Excl tumbang, Cakra Muda PPWI Inhil melaju ke putaran ke tiga di turnamen Volley Dandim 0314/inhil Cup VII
Bupati Inhil Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Belantaraya
Paripurna Milad ke-60, DPRD Inhil Soroti Efisiensi Anggaran dan Inovasi Daerah