Tembilahan (detikriau.org) – Guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan terutama pada persoalan konflik lahan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) telah menurunkan tim, untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan saat diwawancari oleh sejumlah awak media usai menghadiri kegiatan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.
Terkait dengan banyaknya pengaduan masyarakat terutama para petani di sejumlah wilayah di Negeri Seribu Parit, yang mengaku bahwa lahannya diserobot oleh pihak perusahaan, Bupati Wardan menyatakan pihaknya telah membentuk tim guna penyelesaian berbagai sengketa tersebut.
“Kita sudah bentuk tim, yang bertugas untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan,” tutur Bupati Wardan.
Tim itu, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, terdiri dari berbagai unsur dan pihak terkait lainnya, yang diharapkan dapat mencari solusi dan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih besar lagi, apalagi sampai mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Saat ini, mereka (tim, red) sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mudah-mudahan bisa cepat selesai dan tuntas,” imbuhnya. (adi/adv)



BERITA TERHANGAT
Pemkab Inhil Ikuti Sosialisasi Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan
Bupati Herman: Training Raya Nasional HMI Jadi Momentum Cetak Kader Futuristik
Ketua TP PKK ,TP Posyandu dan Dekranasda Kab.Inhil Hj.Katerina Susanti menghadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu bersama Ketua TP PKK Pusat