TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyatakan tetap berkomitmen untuk menghapus program layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Sebab menurutnya, kebijakan tersebut bukan sebatas kehendak Pemkab Inhil namun sudah diatur oleh Pemerintah Pusat secara Nasional.
“Mulai tahun 2017, secara Nasional program Jamkesda ini harus diintegrasikan ke Jamkesmas melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS),” ujarnya di hadapan awak media usai melantik ratusan pejabat Administrator di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (9/1/2017) malam.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan merugikan, justru dinilai sangat menguntungkan bagi masyarakat.
Terkait wacana aksi demonstrasi besok (Rabu, 11 Januari 2017), orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini menduga hanya adanya mis-komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
“Saya sudah meminta kepada dinas terkait untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya serta memberikan data yang tepat dan akurat sehingga kesimpang siuran terhadap informasi ini dapat dipahami,” tandasnya./ Mirwan
BERITA TERHANGAT
Polemik Penguasaan Lahan Oleh Perusahaan di Inhil, Pengawasan Camat dianggap Lemah
Argan Excl tumbang, Cakra Muda PPWI Inhil melaju ke putaran ke tiga di turnamen Volley Dandim 0314/inhil Cup VII
Wakil Bupati Inhil Yuliantini Resmi Tutup MTQ ke-20 Kecamatan Kempas Tahun 2025