Pilkada Inhil Telan Dana Rp. 22 M

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2013 mendatang, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) menganggarkan dana sebesar Rp.22 Milyar. Besaran biaya ini  merupakan hasil pembahasan di KPUD Inhil berdasarkan Estimasi Tempat pemungutan Suara (TPS), Desa, PPK, Kelengkapan lain dan Pengadaan Barang dan Jasa penunjang.

“Benar, untuk pelaksanaan Pemilukada 2013 mendatang, Pemkab Inhil sudah mengajukan usulan penganggaran dana sebesar Rp. 22 Milyar. Usulan ini sudah kita setujui. Kita nilai besaran dana ini cukup proporsional. Namun secara teknis, peruntukan dana itu tentunya pihak KPUD yang lebih mengetahui secara detailnya,” Ungkap Wakil Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam kepada detikriau.org baru-baru ini di Tembilahan.

Ditempat terpisah, Ketua KPUD Inhil, Joni Suhaidi ketika dikomfirmasi wartawan membenarkan besaran kebutuhan dana Pemilukada Inhil 2013 mendatang. Namun untuk peruntukan secara rinci ia mengaku belum bisa memberikan penjelasan karena masih harus menunggu pengesahan dari DPRD.

“Memang katanya besaran dana itu sudah disetujui tetapi untuk memberikan penjelasan kemana peruntukannya tentunya belum saat ini karena kita masih menunggu pengesahan APBD 2013 itu sendiri. Secara keseluruhan, Usulan Kebutuhan dana Rp 22 M itu kita ajukan untuk Putaran pertama, untuk putaran kedua sebesar Rp. 12 M. Sedangkan untuk Pemilihan Suara Ulang, usulan kebutuhan dana yang kita ajukan sebesar Rp. 13 Milyar.” Ujar Joni Suhaidi.

Kebutuhan dana ini menurut Joni sudah didasarkan melalui perhitungan secara rinci dan teliti. Untuk pemilukada 2013 mendatang, jumlah TPS seluruh Kab Inhil sebanyak 1569 TPS, naik dari pemilukada sebelumnya yang hanya sebanyak 1161 TPS. Sedangkan berdasarkan surat kepurusan Kemendagri No 138/361 sc, kini jumlah Desa juga mengalami penambahan menjadi sebanyak 237 Kelurahan dan Desa dibandingakan dengan sebelumnya yang hanya sekitar 190 an.

“Namun yang jelas, kebutuhan dana yang kita ajukan itu sudah kita sesuaikan dengan estimasi jumlah TPS, Desa/Kelurahan, PPK, Kelengkapan lain dan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa Penungjang,” Jawab Joni Suhaidi.

Tahapan pelaksanaan Pilkada menurut Joni terhitung sejak Februari hingga September 2013. Selama tahapan itu nantinya, untuk mensosialisasikan mengenai waktu pelaksanaan serta untuk menghimbau agar masyarakat proaktif mendaftarkan diri sebagai pemilih, KPUD juga akan bekerjasama dengan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik serta melalui penyebaran pamplet.