Atasi Kerusakan Kebun Kelapa, Dewan Minta Pemkab Inhil Gencar Cari Dana Bantuan dari Pemprov dan Pusat

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hili (Inhil) untuk gencar mencari bantuan dana, baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maupun Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi kepada awak media di Tembilahan, belum lama ini. Menurut Junaidi, apabila hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja, maka tidak akan cukup untuk menyelamatkan kondisi perkebunan kelapa milik masyarakat.

Apalagi seperti diketahui, sejak tahun 2012 hingga 2013 lalu, luas perkebunan kelapa masyarakat yang rusak akibat intrusi air laut sudah mencapai sekitar 94.424 hektar.

Adapun penyebab utama kerusakan kebun kelapa masyarakat ini, lanjut Junadi, dikarenakan buruknya sistem trio tata air, seperti tanggul mekanik, yang merupakan penghadang yang dapat menghambat masuknya air laut ke perkebunan kelapa.

“Jadi, jika kita hanya menonton saja hal ini terus terjadi, maka semakin hari buah kelapa itu akan semakin sedikit, dan akhirnya tinggal hikayat saja,” terangnya.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Gologan Karya (Golkar) Inhil ini menyatakan bahwa perbaikan kondisi perkebunan kelapa masyarakat di Negeri Seribu Parit sangat membutuhkan sokongan dana dari Pemprov dan Pemerintah Pusat.

“Meskipun setiap tahunnya kita tidak pernah lupa menganggarkan dana untuk penyelamatan kebun kelapa, namun melihat luasnya kerusakan perkebunan kelapa di sini, tentu dana yang tersedia tidak akan cukup. Jadi, harus ada dana tambahan dari pihak lainnya, karena mengingat upaya penyelamatan ini harus dilakukan secepatnya,” imbuhnya.(adi/adv)