Bupati Inhil Terima Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II 2025 dan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan 2026

PEKANBARU – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, S.E., M.T., menghadiri acara Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 sekaligus Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 yang digelar di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Kompleks Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, AP., M.Si. Turut hadir dalam forum strategis ini seluruh Bupati dan wali kota se-Provinsi Riau.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Indragiri Hilir hadir didampingi Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Bidang Bapperida, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Rangkaian kegiatan diawali dengan paparan komprehensif dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan hasil pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan anggaran agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran pada tahun anggaran 2026 mendatang.

Menurutnya, perencanaan yang matang serta pengelolaan anggaran yang akuntabel menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran BPKP yang terus mengawal tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Riau.

Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar menjadikan laporan eksekutif tersebut sebagai bahan evaluasi dan rujukan utama dalam memperbaiki sistem birokrasi, pengelolaan keuangan, serta perencanaan pembangunan di daerah masing-masing.

“Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.