Data BPS: Tiga Tahun Terakhir, Persentase Orang Miskin di Inhil Melonjak Tajam

“Tercatat Sebagai Kabupaten Dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbesar di Provinsi Riau”

Tembilahan, detikriau.org – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin (sangat miskin) dalam tiga tahun terakhir di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan yang sangat drastis.

Tahun 2015, penduduk miskin tercatat sebesar 8,10 persen atau sejumlah 56.850 jiwa. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2014 dengan catatan sebesar 7,51 persen.

Bahkan di tahun 2016, angka yang menjadi salah satu cerminan gagalnya program pembangunan itu kembali mengalami peningkatan hingga 40% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Berdasarkan laporan yang diterima dari data BPS, persentase penduduk miskin (sangat miskin) Inhil tahun 2015 mencapai 8,10 persen atau 56.850 jiwa. jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 7,51 persen. Kemudian ditahun 2016 ini, kembali terjadi peningkatan hingga 40 persen,” Ungkap Asisten III Setdakab Inhil Hj Djamilah dalam Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Inhil jalan Akasia Tembilahan, Rabu (14/12/2016) kemarin

Djamilah menyebutkan, masalah kemiskinan saat ini masih menjadi salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah dimanapun, termasuk di Kabupaten Inhil.

Apalagi katanya, dengan kondisi Inhil yang memiliki catatan penduduk miskin terbesar di Riau cukup memberikan pemahaman bahwa Pemda memiliki tugas berat untuk segera mengatasi permasalahan serius, yaitu menurunkan angka kemiskinan agar tidak berdampak semakin luas.

Oleh karena itu, pihaknya mengaku harus mencari solusi yang terbaik dan membuat serta merencanakan hal-hal yang sangat teknis, serta program-program yang dapat mengurangi dan menekan angka kemiskinan.

Dalam komitmen itu, Pemda dan seluruh unsur pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan lembaga pendidikan, hendaknya kata Djamilah menyikapi dengan merapatkan barisan guna menyusun formulasi strategis dan teknik fasilitasi implementasi berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang sedang dan akan dilaksanakan di daerah.

Bahkan, pemerintah menyadari sepenuhnya kalau pekerjaan implementasi program tersebut bukanlah semudah yang dibayangkan. Berbeda dengan negara lain, kemiskinan di Indonesia kata Djamilah memiliki karakteristik spesifik mengikuti keberagaman tipologi geografis, suku dan adat masyarakat setempat.

“Saya mengajak kepada semua pihak untuk membangun komitmen bersama dan mengambil langkah-langkah strategis. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat kedepan dapat merasakan kepastian jaminan pemenuhan pelayanan kebutuhan hak-hak dasar dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan mendorong pengembangan kegiatan produktif yang berdaya saing,” tutupnya./ Mirwan