
TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kebijakan pengucuran dana pembangunan tiga proyek multiyears di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), yakni Gedung Unisi, Islamic Centre, dan High Way Tempuling-Mandah dinilaikurang tepat sasaran.
Akibat kebijakan tersebut menyebabkan banyak bidang pembangunan lainnya yang justru lebih dibutuhkan masyarakat menjadi tidak terwujud, seperti perbaikan sekolah yang rusak dan pembangunan sekolah yang ambruk.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas kepada awak media usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.
Dicontohkan pria yang akrab disapa Sitas ini, jika dana sebesar Rp 100 miliar dari anggaran daerah yang disedot untuk pembangunan tiga proyek yang sekarang tidak dilanjutkan tersebut, berapa unit ruangan sekolah yang bisa dibangun.
“Jadi, bisa dibilang kondisi bangunan sekolah yang rusak dan ambruk saat ini akibat korban dari salah sasaran dalam ide pembangunan di masa lalu,” tutur Herwanissitas.
Karena itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini mengaku bahwa dirinya banyak menerima laporan dari masyarakat di kecamatan, yang menyampaikan banyak sekolah-sekolah yang rusak dan ambruk, akibat terlalu lama tidak mendapatkan rehabilitasi dan pembangunan gedung atau ruang kelas baru.
“Saya banyak mendapat laporan warga dan juga melihat sendiri bagaimana bangunan sekolah dasar dan menengah di daerah yang rusak dan ambruk. Inilah sebenarnya yang menjadi kewajiban kita,” terangnya.
Jikapun ada bangunan sekolah atau ruangan kelas baru yang dibangun, lanjut Sitas, maka itu bukanlah berasal dari anggaran daerah, tetapi melainkan berasal dari dana luar, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK). (adi)



BERITA TERHANGAT
Argan Excl tumbang, Cakra Muda PPWI Inhil melaju ke putaran ke tiga di turnamen Volley Dandim 0314/inhil Cup VII
Bupati Inhil Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Belantaraya
Paripurna Milad ke-60, DPRD Inhil Soroti Efisiensi Anggaran dan Inovasi Daerah