TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk meminimalisir terjadinya berbagai persoalan di kemudian hari terutama yang bersangkutan hukum, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) disarankan untuk menjalin kerjasama dengan ahli hukum.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Inhil, Sumardi terkait dengan ketakutan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan proyek di Negeri Seribu Parit.
Dikatakan, persoalan tersebut harus dicarikan solusi, salah satunya dengan menggunakan jasa ahli hukum untuk berkonsultasi sebelum melaksanakan program dan kegiatan.
“Kita bisa menggunakan jasa ahli hukum untuk berkonsultasi. Apabila memang suatu proyek punya potensi bermasalah, bisa terdeteksi sedini mungkin,” tutur Sumardi, kemarin.
Apalagi, lanjut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Presiden sudah mengintruksikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan, tanpa harus takut dikriminalisasikan.
“Pada prinsifnya, penegakan hukum memang diperlukan, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” tambahnya.
Kendati demikian, penegakan hukum bukan lantas menjadi penghambat roda pembangunan di Kabupaten Inhil. Sebab kalau itu yang terjadi, masyarakat akan sangat dirugikan.
“Kalau semua SKPD takut melaksanakan kegiatan, sudah tentu berimbas tidak jalannya pembangunan di Inhil. Ke depan, Inhil akan mengalami konsekwensi dengan pengurangan dana DBH, sebagai akibat tidak mampu menjalan kegiatan yang ada,” imbuhnya. (adi)
BERITA TERHANGAT
Argan Excl tumbang, Cakra Muda PPWI Inhil melaju ke putaran ke tiga di turnamen Volley Dandim 0314/inhil Cup VII
Bupati Inhil Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Belantaraya
Paripurna Milad ke-60, DPRD Inhil Soroti Efisiensi Anggaran dan Inovasi Daerah