BP2KP Taja Pelatihan Pertanian

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ratusan peserta mengikuti seminar hasil evaluasi pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir, Selasa (26/11).

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan ini, digelar oleh Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Inhil, yang bekerjasama dengan Fakultas Pertanian UNRI.

Bupati Inhil, HM Wardan dalam sambutannya mengatakan bahwa ianya akan memprioritaskan berbagai program untuk menanggulangi persoalan pertanian yang ada di Kabupaten Inhil. Oleh karena itu, ia menginstruksikan kepada setiap penyuluh, agar bisa menerapkan seluruh ilmu dan pengetahuan yang didapat dari kegiatan ini ketika nantinya turun ke lapangan.

“Saya harapkan kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial saja, tetapi seluruh peserta dapat mengikuti dan menyerap ilmu yang didapat dengan sebaik-baiknya. Sehingga konsep-konsep yang didapat bisa dipedomani, untuk diterapkan dan direalisasikan ketika turun di lapangan,” tutur Bupati.

Kepala BP2KP Kabupaten Inhil, Raja Indrajaya dalam sambutannya menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sistem penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan di Kabupaten Inhil.

Selain itu, lanjut Indrajaya, pihaknya juga ingin mengetahui sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penyuluhan, serta masalah dan solusi dalam kegiatan penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Inhil.

“Saat ini, jumlah penyuluh kita sebanyak 155 orang, sedangkan desa yang ada di Inhil berjumlah sebanyak 236 desa. Sehingga, kebijakan Menteri Pertanian mencanangkan satu desa satu tenaga penyuluh belum terealisasi di Kabupaten Inhil. Namun begitu, kita akan tetap berusaha semaksimal mungkin, agar pelaksanaan penyuluhan di daerah ini dapat berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Adapun para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berjumlah sebanyak 130 orang, terdiri dari 45 orang utusan Sembilan kecamatan, 14 orang tim evaluasi, 13 orang tenaga ahli dan 63 orang instansi terkait dan undangan lainnya.(dro)